Pemulihan Sektor Perhubungan Laut Pascabencana: Menyatukan Aksi Darurat dengan Renstra DJPL 2025–2029 dan Rencana Induk Pelabuhan

 Abstrak

Pemulihan infrastruktur dan layanan maritim setelah bencana alam haruslah cepat, terkoordinasi, dan selaras dengan perencanaan jangka menengah agar tidak menimbulkan konflik fungsi jangka panjang. Artikel ini membahas integrasi intervensi pemulihan sektor perhubungan laut (0–30 hari dan 3–12 bulan) dengan Rencana Strategis DJPL 2025–2029 dan Rencana Induk Pelabuhan (RIP). Metode yang digunakan adalah analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada respons maritim pascabencana. Hasil menunjukkan perlunya tiga garis besar kebijakan: (1) prioritas pemulihan pelabuhan rakyat dan rute antar-pulau, (2) integrasi data geo-tagged RMDA (Rapid Maritime Damage Assessment) ke dashboard JITUPASNA agar prioritisasi berbasis bukti, dan (3) mekanisme percepatan pengadaan yang tetap menjaga akuntabilitas lewat pendampingan BPKP. Rekomendasi operasional meliputi: template RMDA digital, KPI sektoral selaras Renstra DJPL, penegasan peran DJPL terkait RIP/DLKr/DLKp, serta standar lingkungan untuk penanganan debris dan limbah B3 laut. Rekomendasi ini mendukung target Renstra DJPL terkait konektivitas, ketahanan infrastruktur, dan digitalisasi perencanaan.

 

Kata Kunci: pemulihan pascabencana, pelabuhan rakyat, Renstra DJPL, Rencana Induk Pelabuhan.

 

1. Pendahuluan

Bencana alam (gempa, tsunami, banjir, tanah longsor) di wilayah pesisir menyebabkan gangguan ganda: kerusakan infrastruktur darat dan gangguan akses maritim yang mengakibatkan isolasi wilayah. Dalam banyak kasus, pelabuhan kecil, dermaga rakyat, dan rute laut antar-pulau menjadi satu-satunya akses logistik untuk kebutuhan darurat. Oleh karena itu, pemulihan sektor perhubungan laut bukan sekadar memperbaiki struktur fisik, melainkan juga memastikan kesinambungan fungsi sosial-ekonomi dan ketahanan jangka panjang. Dokumen Pedoman Strategis Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Desember 2025) menekankan prinsip Build Back Better—mendorong rekonstruksi yang lebih aman dan berkelanjutan—yang harus diterjemahkan ke dalam aksi teknis dan perencanaan DJPL.

Selain itu, rencana pemulihan harus selaras dengan Rencana Strategis DJPL 2025–2029 yang berfokus pada peningkatan konektivitas, ketahanan infrastruktur, dan digitalisasi perencanaan—agar intervensi darurat tidak bertentangan dengan arah pembangunan jangka menengah dan panjang. Dokumentasi teknis seperti Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (Juknis RIP) juga menetapkan ketentuan bahwa perubahan fungsi pelabuhan dan peningkatan kapasitas harus selaras dengan RIP dan penetapan DLKr/DLKp oleh penyelenggara pelabuhan sesuai SE-DJPL.

 

2. Rumusan Masalah

1. Pemulihan perhubungan laut pascabencana tidak secara konsisten memprioritaskan pelabuhan rakyat/dermaga lokal dan rute antar-pulau yang menjadi jalur logistik utama bagi wilayah terisolasi.
2. Kurangnya data RMDA terstandar dan integrasi pada platform nasional (JITUPASNA) menghambat prioritisasi intervensi berbasis bukti.
3. Mekanisme percepatan pengadaan darurat untuk sektor laut belum terdefinisi secara sektoral sehingga berisiko menurunkan akuntabilitas.
4. Proses rekonstruksi jangka menengah berpotensi bertentangan dengan RIP/DLKr/DLKp jika tidak ada verifikasi kesesuaian tata ruang dan fungsi pelabuhan.
5. Penanganan debris laut dan limbah B3 dari fasilitas kesehatan pascabencana belum terintegrasi ke dalam SOP pemulihan sektor pelabuhan sehingga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan laut jangka panjang.

 

3. Metode — Analisis SWOT

Untuk menganalisis konteks operasional dan kebijakan di sektor perhubungan laut pascabencana, digunakan metode SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). SWOT dipilih karena mampu menghubungkan kondisi internal (kekuatan & kelemahan) DJPL dengan peluang eksternal dan ancaman dalam situasi darurat serta perencanaan jangka menengah (Renstra & RIP). Analisis dilengkapi dengan telaah dokumen: Pedoman Strategis RR (dokumen yang diunggah), Renstra DJPL 2025–2029, Juknis RIP, SE-DJPL terkait penetapan RIP/DLKr/DLKp, platform JITUPASNA, dan praktik pendampingan BPKP dalam pengadaan percepatan. (Scribd)

 

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Analisis SWOT (ringkas)

Strengths (Kekuatan)

• Kapasitas institusional DJPL untuk menyiapkan instrumen teknis (KSOP/UPT, regulasi teknis) sebagai basis teknis intervensi cepat.
• Arah kebijakan Renstra DJPL 2025–2029 yang menempatkan digitalisasi dan ketahanan infrastruktur sebagai prioritas nasional, memberi legitimasi untuk mengintegrasikan RMDA digital ke dalam sistem perencanaan. (Scribd)

Weaknesses (Kelemahan)

• Fragmentasi peraturan dan tumpang-tindih kewenangan antar entitas pemerintahan dan daerah yang memperlambat keputusan pelaksanaan di lapangan.
• Keterbatasan kapasitas teknis KSOP/UPT di daerah terpencil (alat, SDM untuk dredging, ATON repair, dermaga temporer).

Opportunities (Peluang)

• Tersedianya kerangka nasional JITUPASNA untuk pengkajian kebutuhan pascabencana yang dapat diintegrasikan dengan layer maritim DJPL sehingga membuat prioritisasi lebih cepat dan transparan. (jitupasna.id)
• Dukungan audit "in real time" atau pendampingan BPKP pada kewenangan percepatan pengadaan dapat meningkatkan kepercayaan publik sambil mempercepat penyediaan barang/jasa. Praktik serupa telah dilakukan dalam situasi darurat nasional. (Antara News)

Threats (Ancaman)

• Risiko korupsi dan penyalahgunaan anggaran pada pengadaan darurat tanpa mekanisme pendampingan.
• Rekonstruksi yang tidak terintegrasi dengan RIP dapat menghasilkan infrastruktur yang tidak sesuai fungsi jangka panjang, mengorbankan rencana konektivitas nasional. (Scribd)

4.2 Pembahasan Terpadu: dari Darurat ke Renstra & RIP

Berdasarkan SWOT, kebijakan efektif harus menjembatani kebutuhan cepat (0–30 hari) dengan konsistensi jangka menengah (Renstra DJPL & RIP). Konsep “Build Back Better” memerlukan tiga pilar kebijakan:

Pilar 1 — Prioritaskan Pelabuhan Rakyat & Rute Antar-Pulau sebagai Jalur Logistik Utama
Pelabuhan rakyat dan dermaga lokal sering kali menjadi tulang punggung distribusi logistik pascabencana. Dengan memformalkan kriteria prioritas (misal: jumlah penduduk yang dilayani, status akses darat, peran dalam rantai pasokan pangan/BBM), DJPL dapat menargetkan sumber daya teknis dan logistik secara lebih efisien. Kriteria ini perlu masuk ke Annex Pedoman Strategis sebagai parameter prioritisasi. Hal ini selaras dengan tujuan Renstra DJPL untuk meningkatkan konektivitas wilayah.

Pilar 2 — Integrasi Data Geo-Tagged RMDA ke Dashboard JITUPASNA
RMDA yang distandarisasi (format digital: koordinat, foto, status ATON, kedalaman, kebutuhan material) dan diunggah ke JITUPASNA mempercepat analisis kebutuhan lintas-klaster. DJPL perlu menyiapkan layer maritim pada dashboard nasional (status dermaga, hazard navigasi, kapasitas bongkar) sehingga keputusan alokasi logistik dapat berbasis bukti ruang. Implementasi ini juga mendukung target Renstra terkait digitalisasi perencanaan. (jitupasna.id)

Pilar 3 — Mekanisme Percepatan Pengadaan Berbasis Akuntabilitas
Percepatan pengadaan dapat dilakukan dengan mekanisme threshold khusus dan pendampingan BPKP (audit setelahnya atau concurrent audit), sehingga proses tidak terhambat namun tetap transparan. Contoh praktik pendampingan BPKP pada pengadaan percepatan telah menjadi rujukan dalam situasi darurat nasional dan dapat diadaptasi untuk sektor perhubungan laut. Pengaturan ini harus dimasukkan ke bagian Kerangka Implementasi Pedoman Strategis. (Antara News)

4.3 Kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dan SE-DJPL 27/2025

Setiap rekonstruksi permanen harus diuji kesesuaiannya dengan RIP, termasuk DLKr/DLKp. Untuk pelabuhan yang belum memiliki RIP, proyek bersifat temporer hingga penetapan RIP melalui mekanisme SE-DJPL. Ini mencegah pembangunan yang merusak fungsi sistemik pelabuhan—mis. perubahan tata guna lahan yang mengurangi kapasitas operasi jangka panjang. Oleh sebab itu, rekomendasi teknis darurat harus melampaui perbaikan struktural cepat dan mencakup rencana jangka menengah yang selaras dengan Juknis RIP. (Scribd)

4.4 Lingkungan Laut & Penanganan Sampah/B3

Pemulihan tidak boleh mengorbankan lingkungan laut; SOP penanganan debris dan limbah B3 medis dari fasilitas kesehatan harus menjadi bagian standar operasi pemulihan pelabuhan. Prosedur pembersihan dan penyimpanan sementara, serta alur pembuangan yang aman, perlu disiapkan agar tidak terjadi kontaminasi yang merusak nelayan lokal dan ekosistem. Ini merupakan aspek yang kerap terlupakan namun berdampak jangka panjang.

 

5. Kesimpulan

Pemulihan sektor perhubungan laut pascabencana memerlukan pendekatan terintegrasi yang menjembatani respons cepat dengan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra DJPL 2025–2029) dan ketentuan teknis tata ruang pelabuhan (RIP/Juknis). Tiga intervensi kunci adalah: (1) prioritisasi pelabuhan rakyat dan rute antar-pulau sebagai jalur logistik utama; (2) integrasi RMDA geo-tagged ke dashboard JITUPASNA dengan layer maritim DJPL; dan (3) mekanisme percepatan pengadaan yang dilengkapi pendampingan BPKP untuk menjaga akuntabilitas. Selain itu, verifikasi kesesuaian rekonstruksi dengan RIP dan SOP penanganan debris/limbah B3 harus menjadi syarat sebelum pelaksanaan konstruksi permanen.

---

6. Rekomendasi (operasional & kebijakan)

6.1 Rekomendasi Kebijakan (untuk dimasukkan ke Pedoman Strategis & Renaksi)

1. Tambahkan sub-bab khusus Sektor Perhubungan Laut pada Pedoman Strategis yang menegaskan prioritas pemulihan pelabuhan rakyat/dermaga lokal dan rute antar-pulau sebagai jalur logistik utama. (Usulan redaksi telah disiapkan sebagai track-change).
2. Tetapkan DJPL sebagai penyedia layer data maritim pada dashboard JITUPASNA; semua RMDA harus diserahkan dalam format geo-tagged dan terunggah dalam 48 jam setelah penilaian lapangan. (jitupasna.id)
3. Atur mekanisme pengadaan percepatan khusus untuk perbaikan infrastruktur pelabuhan, dengan threshold nilai proyek dan pendampingan BPKP (concurrent or retrospective audit) agar percepatan tidak mengorbankan akuntabilitas. (Antara News)
4. Wajibkan verifikasi kesesuaian RIP/DLKr/DLKp sebelum pelaksanaan rekonstruksi permanen; bila belum ada RIP, proyek permanen ditunda hingga penetapan RIP atau dilakukan sebagai solusi sementara yang mudah direkonstruksi. (Scribd)
5. Sertakan SOP penanganan debris & limbah B3 dari fasilitas kesehatan di area pelabuhan sebagai bagian dari modul lingkungan dalam Pedoman Strategis.

6.2 Rekomendasi Operasional (0–30 hari & 3–12 bulan)

0–30 hari

• Sebarkan template RMDA digital (kolom: ID, nama dermaga, koordinat, foto, status ATON, kebutuhan, prioritas), dan intruksikan KSOP/UPT mengunggah hasil ke JITUPASNA.
• Bentuk Tim Teknis Rapid (KSOP+UPT+DJPL pusat) untuk pembersihan lintasan, perbaikan ATON, dan pemasangan dermaga temporer.
• Aktifkan mekanisme pengadaan percepatan dengan pendampingan BPKP untuk pengadaan kritis (ponton, dredging, ATON spare parts). (Antara News)

3–12 bulan

• Lakukan rehabilitasi yang mempertimbangkan retrofit tahan bencana dan kesesuaian RIP; integrasikan micro-zoning pesisir dalam perencanaan rekonstruksi.
• Jalankan program padat karya untuk restorasi infrastruktur kelautan yang memberdayakan masyarakat lokal (restorasi tambatan, pembersihan muara).
• Monitor KPI: % pelabuhan fungsional 30 hari (target ≥70%), waktu pengiriman logistik ke desa pesisir, jumlah ATON kritis pulih 14 hari.

 

Referensi

• Pedoman Strategis Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Draft, 19 Des 2025).
• Rencana Strategis Kementerian Perhubungan / Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025–2029 (dokumen Renstra; publikasi & pengumuman resmi DJPL). (Scribd)
• Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (Juknis RIP). (Scribd)
• Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut Nomor SE-DJPL 27 Tahun 2025 tentang Penetapan RIP, DLKr dan DLKp oleh Penyelenggara Pelabuhan di Lingkungan DJPL. (Scribd)
• JITUPASNA — Platform Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (BNPB / satgas terkait). (jitupasna.id)
• Berita & praktik pendampingan BPKP terkait percepatan pengadaan pada kondisi darurat (contoh implementasi & prinsip akuntabilitas). (Antara News)