Petunjuk Penyusunan Policy Paper

by P.A. - Transport Planner 

Source: Bappenas, 2023

1.      Judul:

§  Deskriptif

§  Jelas

§  Ringkas

§  Menarik

§  Judul sebaiknya membuat pembaca tergerak untuk melanjutkan membaca dan memuaskan keingintahuan

2.      Abstrak

§  ABSTRAK merupakan gambaran ringkas, tetapi menggambarkan temuan atau rekomendasi terpilih saja.

§  RINGKASAN adalah sinopsis yang menggambarkan keseluruhan makalah.

§  Apabila merupakan produk yang berdiri sendiri dapat merupakan POLICY BRIEF

§  Terdiri dari:

§  Purpose of the paper

§  Definition and description of the policy problem

§  Evaluation of policy alternatives

§  Conclusion and recmommendation

3.      Pendahuluan:

§  Pendahuluan merupakan kunci untuk “membuka pintu” memasuki ruang substansi;

§  Pendahuluan berfungsi menyiapkan pembaca untuk mengerti setting, konteks dan permasalahan utama (problem statement) yang hendak dibahas dalam Policy Paper.

§  Mencakup:

§  Context of the policy problem

§  Definition of the policy problem

§  Statement of intent

§  Methodology and limitations of the studty

§  Road map of the paper

4.      Analisis dan Pembahasan:

§  Pada bagian ini disajikan teori, konsep, peraturan, kebijakan yang sudah ada atau referensi lainnya yang relevan dan akan digunakan untuk menganalisis isu/permasalahan yang dinyatakan di dalam Problem statement.

§  Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut akan menghasilkan opsi opsi atau beberapa pilihan kebijakan yang mungkin menjadi solusi penyelesaian masalah.

§  Alternatif-alternatif kebijakan tersebut dapat juga merupakan pilihan kebijakan yang sudah pernah dilakukan instansi lain/ negara lain yang pernah menghadapi permasalahan sejenis.

§  Detil alternatif kebijakan yang kita tawarkan, bisa diperoleh dari hasil diskusi pakar, hasil kajian, hasil penelitian, artikel jurnal, prosiding, buku, atau referensi lain yg relevan.

§  Pilihan Kebijakan:

§  Bagian ini mendiskusikan berbagai kemungkinan bagaimana permasalahan yang dibahas pada bagian sebelumnya bisa diselesaikan. Penulis Policy Paper, harus menemukan sebanyak mungkin pilihan yang secara logis akan menjadi solusi penyelesaian masalah;

§  Bagian ini mendiskusikan kerangka analisis yang hendak digunakan untuk menilai berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan. Kerangka analisis biasanya disusun berdasarkan konsep, metode atau teori yang relevan, sehingga dapat merupakan metodologi dan kriteria penilaian dan pemilihan opsi-opsi kebijakan terbaik. Ketersediaan sumber daya dapat juga merupakan salah satu kriteria pemilihan opsi kebijakan;

§  Posisi penulis sebagai evaluator perlu dijelaskan juga;

§  Bagian ini mendiskusikan dan mengevaluasi (menilai dan memilih) pilihan kebijakan berdasarkan kerangka analisis yang dipakai.

§  Kriteria Analisis Kebijakan

§  Dalam menetapkan kriteria evaluasi suatu kebijakan ada beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu 1) rumusan sasaran dan tujuan harus jelas dan spesifik (tidak ambigu), dan 2) karena tidak ada rumus baku dalam merumuskan dan menetapkan kriteria, maka kriteria dapat dipelajari sambil kita melakukannya.

§  Sebelum menetapkan kriteria dalam pengambilan keputusan, maka diperlukan pendefinisian permasalahan yang sangat jelas, dan perumusan sasaran yang lebih spesifik serta tujuan yang terukur dari apa yang akan dicapai dari kegiatan memecahkan masalah publik. Keberadaan kriteria dalam analisis kebijakan menggambarkan adanya aturan main yang jelas dan harus diikuti oleh analis kebijakan.

§  Bardach (2012) membagi kriteria tersebut menjadi 4 kriteria yaitu technical feasibility, Economic and financial possibility. Political viability, dan Administrative operatibility. Sedangkan, Dunn (1999) membaginya dalam 6 kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan (adequacy), kesamaan (equity), Responsivitas (responsiveness), dan kelayakan (appropriateness).

5.      Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

§  Kesimpulan merupakan sintesa dari temuan utama yang dibahas pada bagian analsis dan pembahasan pilihan-pilihan kebijakan. Bukan mengulang paragraf atau kalimat (copy-paste) bagian sebelumnya;

§  Rekomendasi kebijakan harus benar benar memiliki keterkaitan substansi dengan rumusan masalah dan analisis/pembahasan masalah (koherensi).

§  Kriteria rekomendasi kebijakan yang baik antara lain:

§  menjawab permasalahan utama.

§  Jelas ditujukan kepada siapa dan level penentu kebijakan/pengambil keputusan.

§  Menjelaskan hal konkrit dan tahapan yang harus dilakukan oleh penentu kebijakan atau pengambil keputusan.

§  Rekomendasi kebijakan bukan merupakan kegiataan teknis (misalnya “perlunya melakukan diskusi atau FGD”);

§  Bagian penutup dapat mengungkap beberapa catatan atau keterbatasan yang tidak tercakup pada Policy Paper ini, tetapi penting untuk ditindaklanjuti.

6.      Catatan Akhir/Endnotes

§  Memberikan diskusi tambahan atau definisi dari kata yang ada dalam makalah.

§  Menjadi kebiasaan dalam penulisan makalah kebijakan bahwa teks utamanya tidak dipenuhi oleh catatan kaki, namun semua catatan digeser menjadi catatan akhir.

7.      Daftar Pustaka

8.      Appendix

§  Dokumen tambahan yang mendukung argumen yang dikembangkan dalam makalah.

§  Sifatnya optional, perlu dipertimbangkan benar-benar.

§  Biasanya pertimbangannya adalah informasi yang terlalu detail, yang mengganggu keseluruhan logika yang dikembangkan dalam makalah, namun perlu diceritakan karena berbagai pertimbangan.

9.      Bibliography

§  Mendokumentasikan semua situasi yang dipergunakan dalam tulisan.

§  Bacaan yang membantu penulisan makalah, namun tidak dikutip dalam sitasi.

§  Statistik dan data yang dipakai.