Optimalisasi Informasi Geospasial untuk Peningkatan Perencanaan dan Pengelolaan Transportasi Laut Indonesia dalam Mendukung RPJMN 2025–2029

 Abstrak

Ketersediaan data dan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, dan terstandar menjadi kebutuhan fundamental dalam perencanaan dan pengelolaan sektor transportasi laut Indonesia. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) sebagai entitas pengampu kebijakan dan pengelola data kepelabuhanan memiliki peran penting dalam mendukung implementasi Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional (RIGN) yang dikoordinasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Artikel ini membahas pentingnya integrasi data spasial pelabuhan dan alur pelayaran dalam konteks RPJMN 2025–2029, mengidentifikasi permasalahan koordinasi dan teknis yang dihadapi DJPL, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang realistis untuk memperkuat tata kelola data spasial sektor maritim. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis kebijakan sektoral dan perbandingan praktik internasional, artikel ini menemukan bahwa kelemahan utama terletak pada belum optimalnya mekanisme interoperabilitas data antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia bidang geospasial di level pelaksana, serta belum adanya indikator kinerja spasial dalam dokumen perencanaan nasional. Artikel ini merekomendasikan pembentukan Marine Spatial Data Infrastructure (MSDI) di lingkungan DJPL, peningkatan kapasitas perencana spasial di daerah, serta penyusunan standar metadata bersama antara DJPL, BIG, dan Pusdatin Kemenhub agar data geospasial pelabuhan dapat menjadi instrumen utama dalam perencanaan pembangunan transportasi laut yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Kata Kunci: Informasi Geospasial, Transportasi Laut, Perencanaan Pelabuhan, RPJMN 2025–2029, Interoperabilitas Data

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan transportasi laut yang efektif, efisien, dan berkelanjutan membutuhkan landasan data spasial yang kuat. Hampir seluruh aspek kebijakan di sektor ini—mulai dari perencanaan dan pengembangan pelabuhan, keselamatan pelayaran, hingga penataan ruang laut—berkaitan langsung dengan dimensi geospasial. Oleh karena itu, ketersediaan dan integrasi data spasial menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan nasional, termasuk target RPJMN 2025–2029 yang menekankan integrasi antarmoda, efisiensi logistik, dan peningkatan konektivitas maritim.

Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan informasi geospasial nasional telah menetapkan Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional (RIGN) untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif. Namun demikian, implementasi rencana aksi tersebut masih menghadapi tantangan signifikan, khususnya dalam hal keterpaduan data sektoral. Sektor transportasi laut, dengan karakteristik ruang kerja yang kompleks dan dinamis, menjadi salah satu prioritas yang membutuhkan perhatian serius dalam konteks interoperabilitas dan pembaruan data.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) Kementerian Perhubungan memiliki mandat strategis dalam menyediakan, memutakhirkan, dan memanfaatkan data geospasial untuk mendukung kebijakan pembangunan pelabuhan. DJPL mengelola ribuan entitas spasial seperti Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr), Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp), alur pelayaran, dermaga, dan fasilitas navigasi laut. Data tersebut, apabila terintegrasi dengan sistem nasional BIG, akan menjadi fondasi penting untuk kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy making) dalam perencanaan infrastruktur maritim.

Namun, pada praktiknya, keterbatasan mekanisme koordinasi antarlembaga, ketidakterpaduan format data, serta minimnya SDM geospasial di tingkat pelaksana menjadi hambatan serius bagi pemanfaatan data secara nasional. Oleh karena itu, artikel ini berupaya memberikan analisis komprehensif terhadap permasalahan yang dihadapi DJPL dalam mendukung RIGN serta merumuskan langkah kebijakan konkret untuk meningkatkan efektivitas tata kelola informasi geospasial di sektor transportasi laut.

 

2. Rumusan Masalah

1. Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi geospasial sektor transportasi laut dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat nasional dan daerah.
2. Tidak adanya standar metadata dan format interoperabilitas data geospasial yang seragam antara DJPL, Pusdatin Kemenhub, dan BIG.
3. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia bidang geospasial di lingkungan pelabuhan dan unit kerja teknis.
4. Belum terintegrasinya indikator kinerja spasial (geospasial KPI) dalam dokumen perencanaan, Renstra, dan RPJMN sektor transportasi laut.
5. Minimnya koordinasi lintas sektor dalam implementasi Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional (RIGN) yang mencakup data pelabuhan dan alur pelayaran.

 

3. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis kebijakan sektoral. Data dan informasi diperoleh dari berbagai sumber:

1. Dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN 2025–2029 dan Perpres No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
2. Dokumen internal DJPL, termasuk pedoman penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP), kebijakan DLKr/DLKp, serta laporan evaluasi Renstra DJPL 2020–2024;
3. Hasil studi akademik dan literatur tentang implementasi Marine Spatial Data Infrastructure (MSDI) di negara lain seperti Belanda, Jepang, dan Malaysia; serta

 

Analisis dilakukan melalui tahap:
(1) identifikasi kebijakan yang relevan;
(2) analisis kesenjangan implementasi antara target RIGN dan kondisi DJPL; dan
(3) penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.

 

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pentingnya Informasi Geospasial bagi Perencanaan Transportasi Laut

Informasi geospasial merupakan jantung dari setiap proses perencanaan di sektor transportasi laut. Data spasial digunakan dalam:

• Penetapan lokasi, batas, dan luas pelabuhan (DLKr/DLKp);
• Analisis kelayakan lokasi pelabuhan baru;
• Pemantauan sedimentasi dan alur pelayaran;
• Penilaian dampak lingkungan (AMDAL) berbasis spasial; dan
• Perencanaan konektivitas antarmoda pelabuhan-darat.

Tanpa dukungan data geospasial yang akurat dan terintegrasi, perencanaan akan berbasis asumsi yang lemah, mengakibatkan risiko salah investasi, tumpang tindih kebijakan, dan rendahnya efektivitas penggunaan sumber daya publik.

Dalam konteks RPJMN 2025–2029, Kementerian Perhubungan menargetkan peningkatan efisiensi logistik nasional melalui optimalisasi jaringan pelabuhan dan konektivitas maritim. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sistem informasi geospasial yang dapat mendukung integrasi data spasial pelabuhan dengan jaringan transportasi nasional. Inilah mengapa integrasi data DJPL ke dalam sistem nasional BIG sangat penting.

 

4.2. Kondisi Eksisting dan Permasalahan

1. Fragmentasi Data dan Ketidakterpaduan Sistem

Saat ini, data spasial pelabuhan dikelola oleh berbagai pihak: DJPL, KSOP/UPP, Kementerian ATR/BPN, dan BIG. Format dan tingkat akurasi bervariasi, sehingga menimbulkan inkonsistensi spasial antarwilayah. Sebagai contoh, perbedaan delineasi garis pantai atau batas DLKr dapat menyebabkan perbedaan tafsir dalam penetapan wilayah kerja pelabuhan.

2. Keterbatasan SDM dan Infrastruktur Data

Sebagian besar unit pelaksana di daerah belum memiliki staf dengan keahlian Sistem Informasi Geografis (SIG). Perangkat keras dan lunak GIS yang dimiliki pun tidak selalu kompatibel dengan sistem nasional. Akibatnya, proses pemutakhiran data menjadi tidak berkelanjutan.

3. Ketiadaan Standar Metadata Nasional di Lingkungan DJPL

Belum ada format metadata yang disepakati untuk dataset pelabuhan seperti dermaga, bathymetry, dan rambu navigasi. Padahal, metadata menentukan keterlacakan (data lineage) dan kredibilitas data. BIG sudah memiliki standar metadata nasional (SNI 19-5003-2-2004), namun implementasinya belum menyentuh sektor kelautan secara menyeluruh.

4. Belum Ada Indikator Spasial dalam Renstra DJPL

Evaluasi kinerja DJPL selama ini lebih fokus pada output fisik (jumlah pelabuhan, panjang dermaga, volume arus barang). Aspek spasial—misalnya “persentase pelabuhan dengan data bathymetry terkini”—belum diintegrasikan ke dalam indikator kinerja.

 

4.3. Peluang Kolaborasi dan Arah Kebijakan

Kebijakan nasional memberikan peluang besar untuk memperkuat sinergi antara DJPL dan BIG. Perpres No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial menegaskan kewajiban setiap kementerian/lembaga untuk menyediakan dan memelihara data geospasial sektoral. Selain itu, RPJMN 2025–2029 menekankan transformasi digital pemerintahan, termasuk penguatan Geospatial Data Infrastructure.

Dengan demikian, DJPL dapat mengambil peran aktif dalam membangun Marine Spatial Data Infrastructure (MSDI), yang berfungsi sebagai repositori dan jaringan layanan data spasial maritim. MSDI akan mengintegrasikan data:

• Batas DLKr/DLKp;
• Jalur pelayaran dan area berlabuh;
• Bathymetry dan kondisi dasar laut;
• Fasilitas pelabuhan (dermaga, terminal, gudang, tug boat station);
• Data lingkungan laut (gelombang, arus, sedimentasi).

MSDI dapat berfungsi sebagai data hub yang menyediakan layanan WMS/WFS sehingga data dapat diakses oleh BIG maupun kementerian/lembaga lain dengan otentikasi berjenjang.

 

4.4. Praktik Baik Internasional

Beberapa negara telah mengembangkan MSDI yang terintegrasi dengan sistem nasional mereka.

• Belanda memiliki Maritime Information Infrastructure (MII) yang menghubungkan data pelabuhan, lingkungan, dan keselamatan pelayaran.
• Jepang menggunakan Marine Cadastre System untuk memantau pemanfaatan ruang laut lintas sektor.
• Malaysia mengintegrasikan data pelabuhan ke dalam Marine Geospatial Data Centre (MGDC) di bawah Jabatan Laut Malaysia, dengan dukungan penuh dari Pusat Infrastruktur Geospasial Nasional (MaNIS).

Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem geospasial maritim bergantung pada tiga faktor: (1) standar interoperabilitas nasional, (2) mekanisme pembaruan data berkelanjutan, dan (3) tata kelola kelembagaan yang jelas antara lembaga teknis dan lembaga geospasial nasional.

 

4.5. Analisis Kesenjangan Implementasi di Indonesia

Analisis menunjukkan bahwa DJPL masih berada pada tahap data fragmentation—data tersebar di berbagai unit tanpa integrasi penuh. Padahal, target RIGN menuntut penyediaan data sektoral terstandar pada 2026. Jika tidak segera dilakukan langkah strategis, sektor maritim akan tertinggal dari sektor lain seperti pertanian dan kehutanan yang sudah memiliki Geospatial Data Hub aktif.

Selain itu, belum adanya peraturan teknis turunan di lingkungan DJPL yang mengatur tata kelola data spasial (dari pengumpulan, verifikasi, hingga publikasi) menjadi kendala serius. Tanpa kebijakan internal, proses standardisasi dan sinkronisasi dengan BIG tidak akan efektif.

 

5. Kesimpulan

Informasi geospasial merupakan komponen vital dalam sistem perencanaan transportasi laut yang modern. Implementasi Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional (RIGN) memberi peluang besar bagi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk memperkuat perannya sebagai penyedia data spasial sektoral. Namun demikian, berbagai hambatan masih perlu diatasi, antara lain:

1. Fragmentasi dan inkonsistensi data spasial antarunit dan antarinstansi;
2. Keterbatasan kapasitas SDM geospasial di tingkat pelaksana;
3. Ketiadaan standar metadata dan mekanisme interoperabilitas; serta
4. Belum adanya indikator kinerja spasial dalam sistem perencanaan dan penganggaran.

Jika tidak diatasi, hambatan ini dapat mengurangi efektivitas perencanaan pelabuhan dan melemahkan posisi sektor maritim dalam integrasi sistem transportasi nasional.

 

6. Rekomendasi

1. Pembentukan Marine Spatial Data Infrastructure (MSDI) di Lingkungan DJPL
• MSDI menjadi pusat data spasial maritim nasional yang menghubungkan DJPL, BIG, dan unit pelaksana pelabuhan.
• Sistem ini menyediakan layanan API, WMS, dan WFS untuk pertukaran data antarinstansi secara aman dan terstandar.
2. Penyusunan Standar Metadata dan Format Data Bersama
• DJPL bekerja sama dengan BIG dan Pusdatin Kemenhub untuk menetapkan format metadata sektoral yang mencakup sumber, akurasi, dan tanggal pembaruan.
• Standar ini menjadi acuan nasional untuk seluruh proyek RIP, DLKr/DLKp, dan kegiatan survei pelabuhan.
3. Integrasi Indikator Kinerja Spasial ke dalam Renstra DJPL dan RPJMN 2025–2029
• Contoh indikator:
• Persentase pelabuhan utama yang memiliki dataset bathymetry terstandar.
• Persentase pelabuhan dengan DLKr/DLKp terintegrasi di portal nasional.
• Indikator ini akan meningkatkan akuntabilitas dan mendukung anggaran berbasis kinerja.
4. Program Peningkatan Kapasitas SDM Geospasial di Lingkungan Pelabuhan
• Pelatihan teknis GIS untuk perencana dan staf KSOP/UPP.
• Pembangunan Center of Excellence for Marine GIS bekerja sama dengan perguruan tinggi maritim.
5. Pilot Project Sinkronisasi Data di 5 Pelabuhan Strategis Nasional
• Tanjung Priok, Belawan, Makassar, Bitung, dan Sorong.
• Tujuan: uji coba interoperabilitas dan pembaruan data bathymetry, DLKr/DLKp, serta fasilitas pelabuhan.
6. Penyusunan Regulasi Internal DJPL tentang Tata Kelola Data Geospasial
• Aturan turunan (Perdirjen) yang mengatur proses pengumpulan, verifikasi, penyimpanan, dan publikasi data.
• Memuat ketentuan keamanan data dan pembagian tanggung jawab antarunit.
7. Kolaborasi Riset dan Teknologi dengan BIG dan Lembaga Riset Nasional
• Pengembangan model predictive bathymetry berbasis AI untuk pembaruan data otomatis.
• Integrasi data satelit, drone, dan sensor pelabuhan untuk pemantauan real-time.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan DJPL dapat bertransformasi menjadi institusi perencanaan maritim berbasis data geospasial yang mampu mendukung pembangunan transportasi laut berkelanjutan, aman, dan efisien.

 

Referensi

• Badan Informasi Geospasial (2024). Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional 2025–2029. Cibinong: BIG.
• Bappenas (2024). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
• Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (2023). Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan. Jakarta: Kemenhub.
• Kementerian Perhubungan (2022). Renstra Kementerian Perhubungan 2020–2024. Jakarta.
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.
• Keban, Y. T. (2019). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
• Purbokusumo, Y. (2018). Data Base untuk Perencanaan. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM.
• Sutrisno, I. (2020). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tingkat Menengah. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
• Zakiyah, W. (2020). Teknik Fasilitasi Pemerintah dalam Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
• United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM). (2023). Implementation Guide on Marine Spatial Data Infrastructure. New York: United Nations.